CILEGON, Fraksigerindra.id — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Hariyadi mendorong sinergi baik pemerintah, DPR maupun pelaku industri guna menekan laju impor bahan baku gula yang menjadi bahan baku dalam pembuatan gula. Hal itu disampaikan Bambang ketika memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke PT Sentra Usahatama Jaya dan PT Jawa Manis Rafinasi di Cilegon, Banten, Jumat (21/1/2022).
“Makanya kita dorong nanti akan ada sinergi, pupuk kita dibuat di Indonesia. Indonesia juga memiliki lahan yang cukup untuk bertani tebu ini. Nah, sebenarnya kalau kita rumuskan secara bersama, Insya Allah ini bisa kita atasi dan kita bisa mengurangi impor bahan baku,” tegas Bambang.
Diketahui, kunjungan kerja tersebut fokus pada penetapan kuota impor gula rafinasi. Terlebih telah terbit Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Jaminan Ketersediaan Bahan Baku Industri Gula dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Gula Nasional.
Bambang juga ingin memastikan pelaku industri gula rafinasi ini dalam menjalankan produksinya menjaga tingkat kebocoran di masyarakat yang terjadi akibat selisih harga yang cukup tinggi antara gula rafinasi dan gula konsumsi. Selisih harga yang besar dalam peredaran gula tersebut menurutnya sangat merugikan petani. “Nah ini yang harus kita pastikan tidak terjadi rembes rembes di bawah karena ini sangat merugikan petani,” wantinya.
Politisi Partai Gerindra itu pun mendorong agar ke depan semangat untuk impor gula ini harus diperkecil. Dalam kunjungan ke lapangan tersebut ditemukan pula pelaku industri gula hingga kini tidak memiliki lahan untuk memproduksi bahan baku yang sebetulnya menjadi kewajiban dalam amanat undang undang yang ada. Ia melanjutkan, bahan baku gula tersebut sebetulnya bukan tidak ada secara ketersediaan. Namun, untuk memenuhinya menyangkut niat dari para stakeholder.
Sehingga, dirinya sebagai Pimpinan Komisi VII DPR RI akan bertindak tegas untuk memberikan kepastian agar tidak bergantung pada bahan baku impor. “Dan kita ingin niatnya hanya sekadar diimbau, tetapi kita harus berikan kepastian. Kalau perlu kalau mereka yang tidak ingin mengikuti keinginan pemerintah untuk menguatkan petani dalam negeri, dan selalu bergantung kepada impor, DPR bisa saja mendorong agar ke depannya untuk dikurangi atau ditutup (perusahaan gula),” tegas legislator dapil Jawa Timur IV itu.
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu pun memastikan bahwa Komisi VII DPR RI akan membahas hal tersebut dalam rapat kerja bersama kementerian perindustrian. Terlebih, impor yang dilakukan industri ini tidak sesuai dengan semangat presiden untuk mengurangi impor bahan baku dari luar.
“Sebenarnya kita juga tidak menutup peluang untuk impor. Namun, bukan berarti kita selalu bergantung kepada impor. Kita paham bahwa ini, dengan derasnya impor ini, ada saudara- saudara kita, petani Indonesia, nasibnya makin terpuruk. Niatan menanam tebu juga semakin kecil di tengah petani kita,” ungkap Bambang.
