JAMBI, Fraksigerindra.id — Anggota Komisi IX DPR RI Dr. Ir. H. A.R. Sutan Adil Hendra, MM (SAH) menilai program vaksinasi Covid-19 yang dijalankan pemerintah menunjukkan ketimpangan yang luar biasa antara Pulau Jawa dan Bali dengan daerah-daerah lainnya.
“Saya melihat vaksinasi perlu berkeadilan, hari ini data program vaksinasi antara daerah khususnya pulau Jawa dan daerah lainnya masih tinggi, ketimpangan terjadi akibat distribusi vaksin yang masih terpusat di Jawa dan Bali, sehingga pemerintah perlu merubah pola distribusi vaksin, ” ungkap Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR tersebut.
Ia pun meminta pemerintah segera merubah pola distribusi vaksin yang dilakukan selama ini, dan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengatasi ketimpangan terkait vaksin tersebut, dengan terlebih dahulu mendata setiap kebutuhan daerah yang akan vaksin, disamping mengevaluasi stok vaksin yang tersedia maupun kebutuhan akan vaksin di Tanah Air.
“Vaksinasi juga dikhususkan untuk daerah yang mengalami lonjakan kasus, sehingga diharapkan percepatan program vaksinasi Covid-19 benar-benar dilakukan secara merata hingga menyentuh daerah pelosok,” ujarnya.
Terkait masih adanya masyarakat yang masih terhambat untuk mendapatkan vaksin Covid-19 karena belum memiliki KTP seperti masyarakat yang tinggal di wilayah 3T (terluar, tertinggal, terdepan), SAH juga meminta pemerintah melalui Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk memberikan kemudahan dengan membuka akses layanan pendataan dan perekaman KTP-El serta pembuatan kartu keluarga bagi masyarakat yang belum memiliki kartu identitas.
“Meminta pemerintah membantu masyarakat yang terkendala administrasi dalam mendapatkan akses vaksin Covid-19, seperti dalam melengkapi syarat dokumen maupun persyaratan lainnya, sehingga target vaksin Covid-19 benar-benar dapat mencakup ke seluruh wilayah di Tanah Air,” pungkasnya.
